Sibolga – Putusan MK TNI Kontroversi antara sipil dan militer kembali mencuat ke ruang publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI.
Kasus ini melibatkan Ferry Irwandi, seorang aktivis dan peneliti yang vokal dalam isu pertahanan dan hak asasi manusia.
Dalam beberapa pernyataannya di media sosial dan forum publik, Ferry diduga menyebut institusi TNI melakukan praktik yang melanggar konstitusi.
Pihak TNI melalui juru bicara resminya menyatakan keberatan atas tuduhan tersebut dan menganggap pernyataan Ferry sebagai bentuk pencemaran nama baik.
Namun, TNI hingga kini belum secara resmi melaporkan Ferry ke polisi, meskipun wacana itu sudah bergulir sejak dua bulan terakhir.
Sementara itu, MK baru saja mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan tafsir Pasal 28E UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi.
Baca Juga : Kembalinya Samudra yang Hilang, Ini Lautan Keempat Terbesar Dunia
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus menghormati institusi negara, termasuk TNI, namun tidak serta-merta membatasi kritik konstruktif.
Kuasa hukum Ferry, dalam konferensi persnya, menyatakan bahwa pernyataan kliennya adalah bagian dari kritik sah dan tidak mengandung unsur fitnah.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi.
Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal (fiktif) Andika Prasetyo mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum terhadap Ferry Irwandi.
“Kami tidak ingin gegabah. Kita akan pelajari secara menyeluruh isi pernyataan tersebut dan dampaknya terhadap nama baik institusi,” katanya.
Publik pun terbelah menanggapi polemik ini. Sebagian mendukung hak TNI untuk menjaga kehormatannya, namun sebagian lagi membela hak warga untuk bersuara.
Beberapa organisasi sipil menggelar aksi solidaritas untuk Ferry Irwandi di depan Gedung MK.
Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kritik Bukan Kriminal” dan “TNI Harus Terbuka terhadap Evaluasi Publik.”
Sementara itu, para purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum veteran menilai Ferry telah melewati batas kritik dan cenderung melakukan agitasi.
“Ada etika dalam menyampaikan pendapat. Tidak bisa seenaknya menyebut institusi pertahanan korup tanpa bukti,” ujar salah satu tokoh.
Media sosial menjadi medan perdebatan yang panas, dengan tagar #BebaskanKritik dan #JagaMarwahTNI sama-sama trending.
Menteri Pertahanan menanggapi singkat, menyatakan bahwa persoalan ini berada di ranah hukum dan berharap semua pihak menahan diri.
