Sibolga – Potret Salinan Ijazah Beberapa waktu terakhir, publik di Indonesia kembali dihebohkan oleh isu keaslian ijazah yang diklaim milik Presiden ke-7, Joko Widodo. Salah satu elemen yang mencuat adalah salinan ijazah yang diperoleh dari KPU. Dokumen tersebut dipakai sebagai dasar perdebatan—apalagi karena berkaitan dengan syarat pencalonan pejabat publik di Indonesia.
Menurut laporan:
Baca Juga : Kapal Kayu Terbakar di Perairan Batam, ABK Menghilang
Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan pakar telematika Roy Suryo berhasil memperoleh salinan ijazah melewati proses permohonan ke KPU.
Roy Suryo menyampaikan bahwa salinan ijazah yang diperolehnya dari KPU DKI Jakarta menunjukkan kejanggalan-kejanggalan yang menurutnya membuat dokumen tersebut “99,9 persen palsu”.
Bonatua Silalahi menyatakan bahwa salinan yang diterima dari KPU tersebut “sama persis” dengan yang diperoleh oleh Roy Suryo, dan itu menurutnya membuktikan bahwa pihak-pihak yang menganalisis sebelumnya tidak berdusta.
Apa yang Terungkap dari Dokumen Salinan
Berdasarkan kajian dari pihak-pihak yang memperoleh salinan, beberapa poin penting muncul:
Dokumen tersebut disebut dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU.
Dalam analisis Roy Suryo, terdapat perbedaan posisi huruf, jarak antar elemen dalam dokumen dibandingkan dengan ijazah pembanding dari lulusan yang sama. Misalnya: huruf Z “agak ke atas”, atau ada elemen huruf yang “mencuat keluar dari logo”.
Selain itu, Bonatua menyoroti bahwa beberapa bagian salinan tersebut telah disensor atau dihapus, seperti nomor mahasiswa atau legalisasi lengkap, sehingga menimbulkan kurangnya transparansi.
Kenapa Ini Menjadi Perbincangan Publik
Dokumen ijazah termasuk salah satu syarat administrasi dalam pencalonan pejabat publik menurut regulasi. Salinan yang diperoleh dari KPU mengangkat isu integritas administratif.
Isu ini mencerminkan bagaimana data pendidikan dan dokumen akademik bisa menjadi titik sorotan politik dan hukum.
Catatan Penting & Kewaspadaan
Meski disebut “salinan dari KPU”, dokumen tersebut adalah salinan – bukan otomatis bukti keaslian 100 %. Keaslian dokumen tetap harus diverifikasi melalui sumber utama, seperti institusi pendidikan yang bersangkutan.
Terdapat perdebatan mengenai apakah dokumen lulusan benar atau bukan, dan institusi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya menegaskan bahwa ijazah asli berada di tangan yang bersangkutan.
Permohonan dokumen melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membuat beberapa bagian dokumen disensor, yang menimbulkan klaim kurang transparan.
Dampak Potensial
Bagi individu yang bersangkutan: jika terbukti ada kejanggalan dokumentasi akademik, dapat berisiko reputasi baik dan legitimasi administrasi.
